Bupati Kotim Sampaikan Permasalahan BBM dan Gas pada Musyawarah Cabang V Hiswana Migas Sampit
Musyawarah Cabang V Hiswana Migas Sampit merupakan agenda sinergitas antara Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dengan Hiswana Migas. Musyawarah ini membahas permasalahan-permasalahan disektor perekonomian ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan gas.
Musyawarah ini dibuka oleh Bupati Kotawaringin Timur H. Halikinnor, S.H., M.M., didampingi Wakil Bupati Irawati, S.Pd., beserta jajarannya.
Pada kesempatan itu, Bupati Halikinnor memaparkan bahwa masih ada pekerjaan rumah Hiswana Migas Sampit dan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur yang perlu menjadi prioritas penyelesaian ditahun 2024. Diantaranya pada sektor perekonomian ketersediaan BBM dan gas yang signifikan berpengaruh pada kegiatan transportasi, perikanan, pertanian, umkm dan sektor lainnya.
“Ketersediaan LPG 3kg, HET dan kelancaran distribusinya menjadi parameter ukur dalam pengendalian infasi di Kabupaten Kotawaringin Timur. Pada maret 2024, kelompok bahan bakar rumah tangga memberikan andil/sumbangan inflasi year on year sebesar 0,03 persen.” Ungkap Halikin dihadapan peserta musyawarah.
Perlu diketahui, sampai tahun 2024 juga masih belum selesai proses konversi minyak tanah ke LPG 3 kilogram di 6 (enam) kecamatan, yaitu Kecamatan Kota Besi, Kecamatan Telawang, Kecamatan Mentaya Hulu, Kecamatan Bukit Santuai, Kecamatan Telaga Antang, dan Kecamatan Antang Kalang.
Menurut Bupati distribusi pangkalan serta harga diatas HET juga terus menjadi permasalahan dari tahun ke tahun dan diharapkan menjadi prioritas dari Pertamina dan Hiswana Migas Sampit untuk dikendalikan selaku induk dari agen dan pangkalan.
“Kedepan diharapkan sinergitas pemerintah kotawaringin timur, hiswana migas dan PT. Pertamina (persero) akan semakin baik karena potensi permasalahan akan terus bertambah selain masalah rutin yang kita hadapi seperti masalah distribusi, spekulan pelansir dan juga potensi perubahan harga BBM dalam negeri akibat menyesuaikan situasi politik timur tengah. Untuk tahun ini selain kegiatan rutin hari besar keagamaan maupun nasional masih tersisa agenda pemilihan kepala daerah tingkat provinsi dan kabupaten, agar menjadi perhatian jangan sampai ketersediaan BBM dan gas menjadi komoditi politik praktis yang pada akhirnya akan memperkeruh suasana kantibmas.” Imbuh Bupati Halikinnor.
