Kotim Meraih Predikat Menuju Informatif Pada Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik
Komisi Informasi (KI) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) telah menyelesaikan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Badan Publik.
Proses Monev lanjutan, telah diikuti oleh 13 badan publik vertikal, 54 Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng, dan 14 PPID Utama Kabupaten/Kota. Adapun Kualifikasi peringkat sebagai hasil akhir monev meliputi Badan Publik Informatif, Menuju Informatif, Cukup Informatif, Kurang Informatif, dan Tidak Informatif.
Pada Acara Penganugerahan ini Kotawaringin Timur Mendapatkan Predikat Menuju Informatif dengan nilai 80,40 yang diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur Kalteng H. Edy Pratowo dan diterima oleh Asisten II Setda Kotim Alang Arianto bertempat di Aula Jayang Tingang – Kantor Gubernur Kalteng, Rabu (04/12/2024).
Dalam sambutannya, H. Edy Pratowo, Wakil Gubernur Kalteng, yang membacakan sambutan tertulis Gubernur Kalteng, mengungkapkan bahwa penganugerahan ini merupakan kesempatan baik bagi setiap badan publik untuk terus berinovasi dalam meningkatkan keterbukaan informasi.
“Pengelolaan keterbukaan informasi publik ini dilakukan dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat, guna terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan. Hasil penilaian ini juga diharapkan menjadi sarana introspeksi bagi badan publik untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan publik dan produktivitasnya.”Jelasnya.
Lebih lanjut, Edy Pratowo mengajak seluruh badan publik untuk selalu mengedepankan keterbukaan dan akuntabilitas informasi, yang bertujuan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Semua badan publik harus terbuka terhadap kritik, saran, dan masukan dari masyarakat. Sikapilah kritik dengan santun, beretika, dan bernorma sesuai dengan ketentuan negara yang demokratis,” tegasnya.
Dengan hasil ini, diharapkan seluruh badan publik di Kalteng semakin bersemangat untuk terus mengembangkan sistem informasi yang transparan, sebagai bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
