Musrenbang RKPD 2027 Sinkronisasi Perencanaan untuk Pembangunan yang Lebih Tepat Sasaran
SAMPIT – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur menggelar Musrenbang Rancangan RKPD Tahun 2027 sebagai forum strategis dalam menyusun arah pembangunan daerah yang selaras dengan program nasional (ProSN) dan program prioritas Provinsi Kalimantan Tengah, termasuk konsep Huma Betang. (26/03/2026)
Dalam sambutannya, Bupati Kotawaringin Timur H. Halikinnor menegaskan bahwa Musrenbang bukan sekadar agenda tahunan, tetapi momentum penting untuk menyerap aspirasi masyarakat agar pembangunan benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak nyata.
Kabupaten Kotim memiliki potensi besar di sektor perkebunan, pertanian, perikanan, serta perdagangan dan jasa. Namun, masih dihadapkan pada sejumlah tantangan seperti pemerataan infrastruktur, peningkatan layanan dasar, penanganan kawasan kumuh, rumah tidak layak huni, hingga peningkatan daya saing ekonomi masyarakat.
Untuk itu, penyusunan RKPD 2027 diarahkan lebih adaptif dengan mempertimbangkan keterbatasan fiskal, sehingga program yang dipilih harus benar-benar prioritas dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Beberapa fokus utama yang ditekankan, antara lain:
✔️ Sinkronisasi perencanaan dari tingkat desa hingga nasional
✔️ Pembangunan infrastruktur dasar (jalan, jembatan, irigasi, air bersih, listrik)
✔️ Pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting
✔️ Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan
✔️ Pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi unggulan
Selain itu, Bupati juga menegaskan pentingnya pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD yang harus berbasis kebutuhan riil masyarakat serta selaras dengan prioritas pembangunan daerah.
Pemberian hibah dan bantuan sosial juga diingatkan agar dilakukan secara selektif, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran, serta mendukung program strategis, bukan sekadar rutinitas.
Adapun target pembangunan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2027 meliputi:
📊 Pertumbuhan ekonomi: 5,28%
📊 Tingkat kemiskinan: 4,06%
📊 Tingkat pengangguran terbuka: 3,98%
📊 IPM: 77,78
📊 Rasio gini: ≤ 0,28
📊 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup: 71,49
Bupati juga menekankan bahwa tidak semua usulan dapat diakomodir karena keterbatasan anggaran, sehingga diperlukan keputusan yang berani, terukur, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
Melalui Musrenbang ini diharapkan lahir kesepakatan yang kuat dan menghasilkan dokumen perencanaan yang tidak hanya baik di atas kertas, tetapi juga dapat dilaksanakan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
