Bupati Kotawaringin Timur (Kotim), H. Halikinnor, secara resmi membuka Rapat Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi (Rakordalev) Pembangunan Daerah Triwulan III Tahun 2024 yang diselenggarakan di Aula Sei Mentaya Bapperida pada Selasa (17/12/2024). Acara ini juga dihadiri oleh Wakil Bupati Irawati, Pj. Sekretaris Daerah Sanggul Lumban Gaol, Plt. Kepala Bapperida Alang Arianto, serta Kepala OPD dan Camat se-Kotim.
Pada acara tersebut, juga dilakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur. Kesepakatan ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas pelayanan dan penanganan masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara, yang mencakup bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lainnya, serta konsultasi hukum sesuai kebutuhan.
Bupati berharap bahwa kerja sama ini dapat menjadi dasar untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi masing-masing pihak demi kemajuan pembangunan di Kotawaringin Timur.
Dalam sambutannya, Bupati Halikinnor menekankan pentingnya evaluasi kinerja perangkat daerah dalam pencapaian target program, kegiatan, pendapatan, dan belanja sesuai dengan RKPD dan APBD. “Rapat koordinasi ini adalah momen penting untuk mengevaluasi kinerja perangkat daerah hingga triwulan III tahun 2024, terutama dalam pencapaian target-target yang telah ditetapkan,” ujarnya.
Bupati juga mengingatkan agar target belanja sebesar 85% dapat tercapai, dengan realisasi fisik yang melebihi 85%. “Dengan waktu yang kurang dari dua minggu hingga akhir tahun anggaran, saya mengimbau seluruh kepala perangkat daerah untuk memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan efektif dan selesai tepat waktu,” tegasnya.
Selain itu, Bupati Halikinnor memberikan apresiasi atas keberhasilan menjaga keamanan dan ketertiban selama Pilkada Serentak, yang sangat mendukung pembangunan daerah. Ia juga menyoroti beberapa upaya strategis, termasuk penurunan angka stunting dan pengentasan kemiskinan. “Angka kemiskinan Kabupaten Kotawaringin Timur turun dari 5,69% pada 2023 menjadi 5,66% pada 2024,” ujarnya dengan optimisme.
Bupati menambahkan, terkait pembangunan infrastruktur, pihaknya meminta agar perangkat daerah berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk merealisasikan perpanjangan runway Bandara H. Asan Sampit serta perubahan status jalan kabupaten menjadi jalan provinsi. “Kerja sama ini diharapkan menjadi landasan untuk optimalisasi pembangunan daerah,” tuturnya.
